Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah

sumber gambar http://www.maine.edu/

Kepala sekolah/madrasah memiliki peran strategis dalam peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan. Kepala sekolah/madrasah juga memiliki peran penting dalam upaya membentuk insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif melalui kesungguhan dan kreativitasnya dalam mengelola sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai konsekuensinya, kepala sekolah/madrasah harus merupakan orang-orang yang terpilih dari sisi kualifikasi maupun kompetensinya sebagaimana yang dimaksud oleh Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007. 

Selama ini telah banyak dikembangkan pola seleksi calon kepala sekolah/madrasah oleh berbagai pihak, seperti LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Badan Kepegawaian Daerah. Namun, semua proses yang dilaksanakan itu sangat beragam, baik dari segi kriteria maupun tahapan pelaksanaannya. Tidak ada benang merah yang bisa menunjukkan kesamaan kriteria, keseragaman prosedur, dan kesetaraan hasil antara satu daerah dengan daerah lain.

Berpijak pada kondisi di atas, Pemerintah melalui Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 telah mengatur pola seleksi calon kepala sekolah melaui proses rekrutmen serta  pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Sebagai proses pemberian pengalaman teoretik dan praktik kepada calon kepala sekolah/madrasah yang telah lulus tahap rekrutmen, Pasal 7 ayat (2) Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 telah mengatur porsi waktu untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan, yakni tatap muka selama minimal 100 jam,   dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama 3  bulan. Selanjutnya, ayat (5) menyatakan bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon kepala sekolah/madrasah.   Pasal 7 ayat (2) dan (5) di atas telah mengatur jenis kegiatan yang harus dilakukan dan porsi waktu minimal untuk mendapatkan calon kepala sekolah/madrasah yang kompeten. Namun, bagaimana kegiatan itu dikemas sehingga bisa dilaksanakan dengan prosedur yang sama belum diatur dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010. Oleh sebab itu, untuk menstandarkan proses diklat calon kepala sekolah/madrasah diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) yang dapat dijadikan pegangan oleh setiap penyelenggara diklat. Dengan adanya juklak ini diharapkan semua kegiatan diklat calon kepala sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga diklat dapat distandardisasikan baik dari segi masukan, proses maupun hasilnya.

LPPKS,  Petunjuk Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah, 2011
http://lppks.org/
http://smkdki.net

Selanjutnya silahkan download link di bawah ini :

Penyiapan Calon Kepala Sekolah Indonesia

Program Penyiapan Kepala Sekolah

Seleksi Administratif

Seleksi akademik

Diklat Calon Kepala Sekolah

Juklak Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: